//
you're reading...
Uncategorized

Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Oleh :

Muharam

Faperta UNSIKA

_______________________________________________

 

LATAR BELAKANG

Pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi telah dilaksanakan mulai tahun 1999 sampai saat ini.  Pembaharuan kebijakan ini dilaksanakan  sebagai upaya untuk menangani permasalahan  yang terjadi, seperti :

  1. Meningkatnya pergeseran nilai air,
  2. Terjadinya kerawanan air secara nasional,
  3. Meningkatnya persaingan penggunaan air pertanian dengan non-pertanian,
  4. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian beririgasi kepada non pertanian,
  5. Ketidakberdayaan petani,
  6. Kerusakan sarana prasarana irigasi dan Kerusakan jaringan irigasi terjadi sangat cepat sesudah konstruksi selesai;
  7. Rendah partisipasi masyarakat,
  8. Lemah kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi,
  9. Regulasi dan kebijakan perlu ditata ulang,
  10. Lemahnya koordinasi dan perencanaan,
  11. Rendahnya effisiensi  pada pengelolaan irigasi;
  12. Kurangnya kemampuan institusi yang menangani irigasi untuk memelihara kelangsungan pengelolaan irigasi.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa salah satunya telah terjadi kelemahan dalam kelembagaan pengelolaan irigasi.  Untuk itu, Pemerintah melaksanakan  Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan irigasi yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), sepeti   :

  1. Meningkatkan apresiasi kesadaran masyarakat untuk  berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan irigasi;
  2. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif ;
  3. Meningkatkan penguatan kapasitas P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif;
  4. Meningkatkan sinkronisasi program keirigasian antara Kelembagaan Pengelola Irigasi terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
  5. Meningkatkan penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif;
  6. Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan memberdayakan masyarakat petani;
  7. Meningkatkan pendanaan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien, transparan dan akuntable;

 Kelembagaan menurut Bromly (1982) dapat diartikan sebagai kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok yang dapat diterima.  Lebih jauh Bramley (1982) membedakan antara “Kelembagaan” sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip yang melandasi organisasi, dan “organisasi” sebagai wadah operasionalisasi norma-norma dan prinsip-prinsip tersebut.  North (1990) lebih rinci mengatakan bahwa “kelembagaan” atau “institusi” sebagai semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka.  Jadi menurut North (1990) “kelembagaan” adalah kerangka kerja dimana manusia saling berinteraksi, selain itu menurut North (1990) mengatakan juga bahwa yang membedakan antara kelembagaan (institusi) dengan organisasi adalah bahwa organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat.

Konsep berkelanjutan sistem irigasi dalam konteks pengelolaan irigasi mempunyai implikasi perlunya disusun suatu kebijakan kerangka kelembagaan, dan pada pelaksanaan kegiatan sehingga sistem irigasi terus eksis dan berfungsi.  Keberlanjutan sistem irigasi bukanlah berarti hanya berkelanjutan secara fisik, tetapi suatu konsep yang menghubungkan hasil-hasil fisik pembangunan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan biologi dimana infrastruktur tersebut berada.  Disini terkandung konsep keseimbangan antara aspek-aspek yang membentuk keberlanjutan tersebut.

 

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

                                                 

      Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Menurut PP No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi :

  1. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi
  2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
  3. Komisi Irigasi

a.       Pemerintah :

Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas propinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha.  Provinsi  mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas kabupaten, dan irigasi yang luasnya lebih dari 1000-3000 ha.  Kabupaten/Kota mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi kabupaten/kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000

b.              Petani Pengelola dan Pemakai Air (P3A) :

Petani Pengelola dan Pemakai Air (P3A) diberi tugas dan wewenang mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat tersier.  Bila diperlukan dan memenuhi kebutuhan dibentuk GP3A untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut mengelola irigasi di tingkat sekunder (konsep partisipasi/voluntir).  Bila diperlukan dan memenuhi kebutuhan dibentuk IP3A untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut mengelola irigasi di tingkat primer (konsep partisipasi/voluntir).

  1. Pemerintah Desa diberi tugas dan wewenang mengembangkan dan mengelola irigasi pedesaan yang dibangun oleh desa.
  2. Perseorangan, lembaga sosial, dan swasta di wilayah irigasinya.

c.     Komisi Irigasi :

1)     Pada tingkat Kabupaten dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.

2)     Pada tingkat Propinsi dibentuk Komisi Irigasi Propinsi.

3)     Terdapat Komisi irigasi yang dibentuk pada irigasi lintas Propinsi, lintas negara, dan yang strategis.

A.      Instansi Pemerintah Terkait dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di daerah baik provinsi maupun kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.  Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain.

1.  Bappeda

Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah yang melakukan proses perencanaan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaanya. Tugas Bappeda adalah menunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang membantu Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan  tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan.

Menurut pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah maka disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah derah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, berdasar Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M./PPN/I/200050/166/SJ, Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 menunjukkan bahwa fungsi Bappeda adalah  :

  • Menetapkan dan mengkoordinir jumlah forum Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan forum gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya.
  • Menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan atau gabungan SKPD
  • Menetapkan tim penyelenggara forum SKPD dan atau gabungan SKPD.
  • Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasar prioritas pembangunan daerah.

Peran Bappeda dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi ini antara lain :

  • Bappeda sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
  • Bappeda sebagai koordinator dan sinkronisasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian dari seluruh unsur stakeholders.
  • Bappeda sebagai inisiator terbitnya regulasi di bidang irigasi.

Dari tugas, fungsi, peran, dan kewenangan Bappeda, maka penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi di Bappeda ini sangat penting. Pemahaman terhadap peraturan perundangan dan peraturan turunannya tentang irigasi, sangat penting untuk diketahui oleh sumber daya manusia Bappeda.

 

2.  Dinas Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum atau Dinas PSDAl pada beberapa Provinsi khususnya sub dinas pengelolaan sumber daya air adalah lembaga teknis yang secara khusus ditugasi untuk mengelola sumber daya air termasuk irigasi. Berdasarkan perda yang ada di daerah khususnya perda tentang pembentukan Dinas PU, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum secara umum adalah :

  1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum.
    1. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
    2. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum provinsi.
    3. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
    4. Pelaksana urusan tata usaha dinas.

Dari tupoksi ini, kewenangan dinas PU khususnya sub dinas pengelolaan sumber daya air provinsi adalah :

  1. Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas kabupaten/kota.
  2. Penyediaan dukungan atau bantuan teknis untuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana jaringan irigasi.
  3. Penyediaan dukungan atau bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan.
  4. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pembangunan, dan perbaikan jaringan utama untuk irigasi lintas kabupaten/kota.
  5. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

Permasalahan secara umum yang ada pada kelembagaan PU ini adalah kurangnya perhatian atau kurangnya anggaran untuk penguatan kelembagaan irigasi.  Program dan kegiatan secara dominan lebih diarahkan ke kegiatan fisik seperti pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi. Dana operasi dan pemeliharaan termasuk dana yang belum optimal karena memang hanya mengandalkan dana dari APBD saja. Di samping itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ada di bidang irigasi, termasuk yang memahami kebijakan-kebijakan baru tentang irigasi serta kelembagaan irigasi menjadi kendala dalam penguatan kelembagaan irigasi di dinas PU provinsi.

 

3.  Dinas Pertanian 

Dinas pertanian adalah lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis pertanian di provinsi. Tugas pokok dan fungsi dinas pertanian di daerah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
  2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum untuk daerah pertanian yang lintas kabupaten/kota.
  3. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
  4. Membina unit pelaksana teknis dinas.
  5. Melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dari tupoksi ini terlihat bahwa dinas pertanian telah berada dalam rel yang pas dalam pengelolaan irigasi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan petani dengan cara memodernisasikan usaha tani dan diversifikasi usaha.  Namun demikian, permasalahan juga tetap muncul dalam implementasi pelaksanaan tugasnya..

Permasalahan-permasalahan secara mendasar yang sering muncul di daerah di bidang pertanian yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah :

  1. Anggaran dalam penguatan kelembagaan petani yang masih kecil serta peran serta kelompok pendamping lapangan (KPL) yang masih kurang.
  2. Belum optimalnya koordinasi program kerja serta masih adanya ego sektoral makin menghambat pengelolaan program pengelolaan irigasi partisipatif di daerah.
  3. Pemberdayaan P3A/GP3A belum optimal

 

  1. 4.            Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan petani untuk irigasi yang keberadaannya secara formal telah ada sejak dimulainya pembangunan pertanian/keirigasian sejak mulai Pelita I sampai saat ini.  Sebagian besar dari organisasi petani ini belum berfungsi dengan aktif, hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa kelembagaan petani untuk mengelola irigasi ini belum juga berkembang dengan memadai?.  Apakah kerangka kelembagaan yang ada memberikan insentif kepada petani untuk berperilaku efisien dan merespon terhadap kesempatan ekonomi yang ada ?.

 

Dalam peraturan perundangan sekarang kelembagaan P3A/GP3A/IP3A di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier, juga diberi peran dengan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monotoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder.

Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya. Dengan penyesuaian kelembagaan pada bidang ekonomi berbasis air ini, maka kelembagaan petani mempunyai tiga fungsi yaitu :

  1. Memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur OP irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri.
  2. Menghasilkan pendapatan bagi organisasi petani (P3A) itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien.
  3. Mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.

Dengan memberdayakan kemampuan ekonomi P3A ini, maka manfaat yang didapat dari organisasi P3A sebagai unit ekonomi adalah :

  1. Mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai skala ekonomi usaha yang layak dalam menjalankan bisnis berbasis air.
  2. Memfasilitasi akses anggota dalam memperoleh dukungan pelayanan dengan cara yang aktif dan efisien.
  3. Mengurangi resiko dieksploitasi oleh pihak lain sehubungan dengan suatu kesempatan bisnis tertentu.

Secara keseluruhan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang telah dilaksanakan oleh beberapa program seperti PISP dan WISMP diarahkan kepada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik irigasi dan pertanian, kemampuan ekonomi, dan kemampuan dalam bidang organisasi. Di daerah, permasalahan yang dihadapi oleh P3A / GP3A ini adalah hampir sama yaitu :

  1. Pembentukan P3A/GP3A pada umumnya masih bersifat keproyekan, artinya lembaga ini dibentuk untuk kepetingan proyek, sehingga dibentuk oleh instansi yang sedang menangani proyek. Jarang sekali P3A/GP3A dibentuk berdasarkan aspirasi dan kebutuhan petani itu sendiri. Hal ini berakibat rasa memiliki dan manfaat keberadaan organisasi kurang atau belum dipahami benar oleh para anggota.
  2. Pada umumnya P3A/GP3A memang sudah berbadan hukum, tetapi rata-rata belum mempunyai program kerja yang terstruktur/tertulis.
  3. Kurangnya pemberdayaan P3A/GP3A oleh instansi terkait karena kekurangan dana dan personil di lapangan (KPL), serta jarak dan geografis wilayah daerah irigasi/pertanian yang cukup jauh.
  4. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan tentang irigasi belum menyentuh masyarakat tani, sehingga para petani/anggota P3A/GP3A belum memahami posisi mereka dalam pengelolaan irigasi partisipatif.

Sedang untuk GP3A permasalahannya adalah :

Pada umumnya, GP3A di Indonesia sudah berbadan hukum. Proses pengurusan BH GP3A/GP3A telah dilakukan sejak Proyek IWIRIP hingga PISP. Pengurusan BH difasilitasi oleh TPP, dan hingga kini (sebagai contoh untuk Jawa Barat) belum ada pengurus yang mampu mengurus BH secara mandiri. Berbicara tentang operasional (OP) dan tidak operasionalnya (TOP) GP3A, jelas bersifat relatif.  Namun, sebagian besar GP3A hanya aktif ketika ada bantuan (proyek), seperti kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif. Memang, di setiap daerah juga ditemukan beberapa GP3A yang meskipun tidak ada bantuan (proyek) tetap beroperasi. Namun, sebagian besar GP3A yang dibentuk menampilkan kinerja yang lemah, bahkan tidak operasional. Secara teknis, meskipun belum efektif dan efisien, keberadaan GP3A tetap operasional, seperti dalam perbaikan jaringan secara partisipatif, pembagian air, penanganan konflik, kontruksi partisipatif, OP partisipatif dan pengelolaan ipair. Pertanyaannya, kenapa akses GP3A terhadap sumber produktif masih tetap lemah? Bukankah sudah berbadan hukum?

Seperti halnya GP3A, IP3A juga menampilkan kinerja yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar hanya aktif pada saat ada bantuan (proyek) dan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, seperti perbaikan jaringan irigasi (pembersihan menjelang musim tanam), penanganan konflik, pengelolaan Ipair dan kegiatan partisipatif lainnya. Sedangkan aksesnya terhadap kegiatan ekonomi produktif dan sumberdaya produktif masih sangat lemah. Kecenderungannya, IP3A belum mampu membantu petani menyelesaikan permasalahan pengairannya, terutama di musim kemarau.  Pengurus IP3A juga lebih aktif mengakses ke atas, daripada kepada para anggotanya. Hingga kini, IP3A belum mampu berperan sebagai wadah para petani untuk memperkuat posis tawar dan atau untuk mengartikulasikan aspirasi petani dan P3A yang menjadi anggotanya.  Terkait dengan kegiatan usaha ekonomi produktif, IP3A juga masih belum mampu menjadi lembaga yang memayungi berbagai aktivitas dan jaringan pembangunan pertanian pedesaan.

  1. 5.            Komisi Irigasi

Komisi irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Tugas komisi irigasi adalah membantu Bupati/Walikota dalam hal :

  • Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
  • Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
  • Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
  • Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya.
  • Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, dan
  • Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Keanggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil pemerintah kabupaten/kota dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Komisi irigasi provinsi dengan tugas yang sama dengan komisi irigasi kabupaten/kota, dibentuk oleh Gubernur. Tugas komisi irigasi provinsi adalah membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah irigasi lintas kabupaten atau daerah irigasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Keberadaan komisi irigasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten umunya beragam, ada yang sudah dibentuk tapi belum aktif, ada juga yang memang belum dibentuk sama sekali.  Daerah-daerah yang mengikuti program WISMP dan PISP umumnya sudah dibentuk, tapi aktivitasnya yang belum optimal.  Daerah-daerah yang tidak mengikuti program tersebut komisi irigasi baik di provinsi maupun kabupaten umumnya belum ada. Sehingga berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi baik secara ekonomi maupun teknis sering dijumpai di beberapa daerah. Konflik pembagian air, penyediaan air, tumpang tindih program antar instansi terkait menunjukan bahwa komisi irigasi mutlak diperlukan dan keberadaannya harus segera terealisasi.

Instansi pemerintah yang terkait dengan komisi irigasi sebagian besar belum menyadari pentingnya komisi irigasi, karena mereka sudah merasa memiliki lembaga koordinasi antar SKPD semacam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Rakorbang, dan lain-lain.  Padahal komisi irigasi ini merupakan lembaga koordinasi yang anggotanya meliputi instansi non pemerintah dan instansi pemerintah. Selain itu, secara khusus lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara stakelholders di bidang irigasi, yang akan menata pengelolaan irigasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan penggunaan air irigasi baik itu antara pengguna hulu hilir, antara sektor, maupun antara wilayah administrasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Komir adalah sebagai berikut:

1) Keberadaan Komir bersifat fungsional, sehingga tidak jelas struktur keorganisasiannya, insentifnya, kantornya, keanggotaannya dan batas kewenangannya;

2) Komir tidak memiliki legal aspek yang kuat (tidak memiliki Perda), tetapi hanya mengandalkan SK Bupati. Keadaan tersebut juga berdampak terhadap program dan aktivitasnya. Kecenderungannya, Komir tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas;

3) Keanggotaan Komir yang bersifat keterwakilan institusi (bukan individu) telah menyebabkan terjadinya gonta-ganti orang dalam setiap kegiatan. Akibatnya, tidak tercipta estapet perkembangan dan pengambilan keputusan (terputus-putus).  Keanggotaan yang bersifat keterwakilan, juga rentan terhadap perubahan SOTK;

4) Pendanaan Komir yang tidak jelas juga berdampak terhadap semangat dan aktivitas para anggotanya. Masalah ketidakjelasa pendanaan merupakan factor penyebab pakumnya kegiatan Komir/Pokja. Hal ini sangat wajar, terutama untuk biaya transfortasi para wakil (anggotanya) yang datang dari berbagai tempat dan institusi yang berbeda, terutama para wakil petani (GP3A);

5) Lahir dan keberadaan Komir sangat tergantung kepada ada dan tidaknya Proyek Irigasi. Bahkan, ketika ada Proyek, tetapi tidak ada alokasi dana untuk kegiatan Komir/Pokja, maka aktivitas Komir/Pokja pun tidak berjalan;

6) Pembentukan Pokja/Komir tidak didasari oleh kebutuhan pihak-pihak terkait, tetapi lebih karena adanya proyek dan fasilitasi oleh TPP/KTPP/Konsorsium Proyek.  Padahal, jika kita cermati, keberadaan Komir/Pokja sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sektor dan antar pengguna air irigasi.

Koordinasi dan komunikasi menjadi masalah besar dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor (SKPD) dan berbagai pihak terkait;  Oleh karena keberadaan Komir sangat penting bagi terciptanya kondusifitas koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, maka keberadaannya perlu didukung oleh payung hukum yang jelas (Perda), keanggotaan yang jelas dan tetap (meskipun berdasarkan keterwakilan institusi), sumberdananya juga harus jelas dan berkelanjutan (baik dari proyek maupun sharing daerah) sehingga tidak menghambat aktivitas dan mobilitas anggotanya, programnya harus jelas dan produktif menyelesaikan permasalahan (tidak ketergantungan terhadap proyek), estapet kepengurusan dan keanggotaannya jelas (termasuk manajemen dan estapet data dan informasinya, agar berkelanjutan), dan memiliki akses ke jaringan kelembagaan irigasi (baik secara vertikal, horizontal dan diagonal).

Pada periode Proyek PISP, Komir dibentuk dan atau diaktifkan kembali. Komir juga mendapat perhatian lagi ketika Proyek PISP digulirkan. Upaya yang pertama dilakukan untuk mengaktifkan atau pembentukan kembali Komir adalah melalui legalisasi payung hukumnya, yaitu Perda. Hingga tahun 2007, WISM dan PISP telah mengaktifkan kembali sekitar 23 Komir di lokasi Proyek. Namun, belum ada satu daerah pun yang sudah memiliki Perda Komir. Sebagian besar masih dalam tahap proses, baik dalam tahap penyusunan naskah akademiknya maupun dalam tahap pengurusan dan pembahasan draf raperdanya di dewan. Lambatnya pengurusan Perda terjadi karena faktor berikut:

1) Keterlambatan penyusunan naskah akademik;

2) Banyaknya draf raperda yang masuk ke dewan;

3) Kurangnya pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembahasan raperda;

4) Kurangnya dana untuk pengurusan dan pembahasan reperda, termasuk untuk studi banding;

5) Gejolak politik di daerah; dan sebagainya.

About these ads

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: